Materi Pengembangan SDM

Artikel 1

Peran Pendidikan Luar Sekolah dalam Pembangunan

SDM dan Pemasyarakatan Budaya Baca

Oleh : Fasli Jalal

Pembangunan dalam era global saat ini penuh dengan persaingan yang semakin ketat dan tajam. Oleh karena itu  hanya dengan  sumber daya manu-sia (SDM) yang berkualitas dan mempunyai daya saing yang unggul maka lembaga tersebut akan muncul sebagai pemenang dalam kompetisi. Pem-bangunan saat ini bergerak dengan begitu cepat. Hal itu ditandai dengan adanya perubahan yang mendasar dalam bidang ilmu pengetahuan. Saat ini telah terjadi revolusi teknologi informasi (information technology revolution). Revolusi teknologi informasi tersebut telah memunculkan fenomena baru tentang dunia tanpa batas dalam pergaulan dunia internasional. Hubungan negara-bangsa (nation-state) mulai berubah tanpa ada sekat-sekat. Salah satu bentuk nyata dari teknologi informasi yang sangat berpengaruh tersebut adalah teknologi komunikasi (telepon selular, faxsimile, internet). Teknologi telekomunikasi dan informasi tersebut ternyata mampu mempengaruhi ideologi, konsep, kebijakan, sikap, perilaku, dan mindset individu, kelompok, maupun perilaku birokrat dalam setiap pergaulan internasional berbangsa dan bernegara. Hal ini terjadi karena teknologi informasi tersebut  dapat diakses dan mampu menghubungkan setiap orang di dunia ini dari belahan manapun tanpa ada sedikitpun batas dan sensor yang menghalanginya. Masyarakat dunia dapat berkomunikasi secara langsung dalam bentuk apa saja, dimana saja, dan kapan saja, sehingga waktu tidak menjadi halangan dan alasan untuk saling berkomunikasi.

Di samping itu pembangunan saat ini mengalami proses transformasi sosial politik dan ekonomi yang sangat cepat, oleh karena itu membawa konsekuensi terhadap dunia pendidikan kita. Perubahan inilah yang membawa implikasi terhadap perubahan semua aspek kehidupan, baik di bidang politik, budaya, ekonomi, bisnis, pertahanan dan keamanan, isu-isu demokratisasi, hak asasi manusia, isu government transparency dan isu desentralisasi. Perubahan dunia yang begitu cepat (rapid changes) tersebut juga memaksa para pemimpin bangsa dari setiap negara-bangsa untuk mengkaji ulang konsep, kebijakan, bentuk kerjasama, maupun arah  visi  dan  misi  dari  setiap  lembaga.  Negara  tidak  dapat  dan mampu mengisolir diri dari setiap perubahan dunia. Implikasi penting lain yang tentunya dapat dilihat adalah terjadinya perubahan perencanaan pembangunan secara nasional. Para perancang pembangunan saat ini ditekan untuk mengubah mindset mereka dari paradigma lama (old paradigms) kearah paradigma baru (new paradigms), yaitu: dari based on ecocentric model ke arah based on homocentric model. Paradigma dimaksud sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Khun, sebagai “a world view, a general perspective, a way of breaking down the complexcity of the real world,” atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa paradigma adalah konstelasi teori, pertanyaan, pendekatan, serta prosedur yang digunakan oleh suatu nilai dan tema pemikiran. Konstelasi tersebut dikembangkan dalam rangka memahami kondisi sejarah dan keadaaan sosial, untuk memberikan kerangka konsepsi terhadap makna perubahan realitas sosial yang ada. Perubahan paradigma pembangunan tersebut dapat digambarkan dalam tabel seperti di bawah ini:

Aspek Pembangunan Paradigma Lama Paradigma Baru
Tujuan Pembangunan Menekankan pada pertumbuhan ekonomi dengan titik fokus pada strategi pembangunan “trickle down effects Menekankan pada pertum buhan ekonomi, pemerataan dan berkelanjutan dengan titik fokus pada strategi pe mbangunan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
Fokus Pembangunan Pembangunan sumber daya alam Pembangunan sumber daya manusia
Strategi Pembangunan Mengarah pada eksploitasi Mengarahpada pengembang an
Strategi Investasi Menekankan pada tanah, buruh, dan modal Menekankan pada ilmu pengetahuan dan informasi
Perspektif Pembangunan Nasional-sentralistik-birokratik Global villages dan desentralistik-debirokratik
Pembangunan SDM Orientasi pada otot Orientasi mind
Pendidikan Orientasi bukan ijasah sekolah Pendidikan sepanjang hayat standard kompetensi

Dari perubahan paradigma pembangunan tersebut maka lahirlah berbagai perencanaan kebijakan pembangunan yang strategis, praktis, tematis, dan mengarah para orientasi kebijakan desentralisasi. Tentunya tidak terkecuali terhadap kebijakan pembangunan pendidikan. Kebijakan tersebut juga dikenal dengan kebijakan otonomi pendidikan dengan isu sentral schools and community base management untuk pendidikan formal dan learning centers base management untuk pendidikan non formal. Dengan demikian hanya negara yang memiliki keunggulan dalam pengembangan sumber daya manusia maka negara tersebut akan berperan menentukan perkembangan dunia.

Pentingnya Pendidikan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sejalan dengan perkembangan pembangunan tersebut di atas dunia pendidikan di Indonesia dihadapkan pada tiga tantangan besar. Pertama, sebagai dampak krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era global, dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, dalam kaitannya dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap berbagai kebijakan pendidikan sehingga dapat mewujudkan proses transformasi pendidikan yang lebih demokratis, mengadopsi ide-ide keberagaman budaya, kebutuhan/keadaan daerah, heterogenitas peserta didik dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Permasalahan lain pendidikan yang mengemuka saat ini adalah (1) masih rendahnya  pemerataan memperoleh pendidikan; (2) masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan; dan (3) masih lemahnya manajemen pendidikan, di samping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi. Ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antarwilayah geografis, yaitu antara perkotaan dan pedesaan, serta antara kawasan timur Indonesia (KTI) dan kawasan barat Indonesia (KBI), dan antar tingkat pendapatan penduduk ataupun antargender.  Disamping itu ada masalah-masalah lain yang masih ada kaitannya dengan pendidikan yang semakin menonjol pada akhir-akhir ini adalah pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan ternyata banyak menimbulkan kesulitan baru, dimana muncul gejala ketidakharmonisan dan ketidakterpaduan pelaksanaan program antar pusat, propinsi, dan kabupaten/kota. Tenaga kependidikan di tingkat Kabupaten/Kota belum siap menerima otonomi pendidikan, apalagi otonomi kelas dan otonomi pusat pembelajaran, masih ada perbedaan visi, misi dan strategi yang cukup mendasar dalam pelayanan pendidikan, sulitnya melakukan koordinasi antar pusat dengan daerah atau antar daerah akibat terbatasnya kewenangan pusat dan luasnya jangkauan wilayah layanan departemen, dan sulitnya melakukan kontrol kualitas secara langsung. Oleh karena itu menjadi penting kebijakan peningkatan sumber daya manusia. Kunci utama terciptanya kualitas dan pemerataan pembangunan pendidikan adalah pengembangan manajemen kelembagaan yang strategis dan terpadu serta pengembangan tenaga kependidikan.

Artikel 2

KARAKTERISTIK PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN SDM

http://tanpatinta.blogspot.com/2008/01/karakteristik-pendidikan-luar-sekolah.html diakses tgl 15 Februari 2011

1.Pendidikan Luar Sekolah sebagai Subtitute dari pendidikan sekolah. Artinya, bahwa pendidikan luar sekolah dapat menggantikan pendidikan jalur sekolah yang karena beberapa hal masyarakat tidak dapat mengikuti pendidikan di jalur persekolahan (formal). Contohnya: Kejar Paket A, B dan C
2.Pendidikan Luar Sekolah sebagai Supplement pendidikan sekolah. Artinya, bahwa pendidikan luar sekolah dilaksanakan untuk menambah pengetahuan, keterampilan yang kurang didapatkan dari pendidikan sekolah. Contohnya: private, les, training
3.Pendidikan Luar Sekolah sebagai Complement dari pendidikan sekolah. Artinya, bahwa pendidikan luar sekolah dilaksanakan untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan yang kurang atau tidak dapat diperoleh didalam pendidikan sekolah. Contohnya: Kursus, try out, pelatihan dll
Kita menyadari bahwa SDM kita masih rendah, dan tentunya kita masih punya satu sikap yakni optimis untuk dapat mengangkat SDM tersebut. Salah satu pilar yang tidak mungkin terabaikan adalah melalui pendidikan non formal atau lebih dikenal dengan pendidikan luar sekolah (PLS).

Seperti kita ketahui, bahwa rendahnya SDM kita tidak terlepas dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, terutama pada usia sekolah. Rendahnya kualitas SDM tersebut disebabkan oleh banyak hal, misalnya ketidakmampuan anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sebagai akibat dari kemiskinan yang melilit kehidupan keluarga, atau bisa saja disebabkan oleh oleh angka putus sekolah, hal yang sama disebabkan oleh factor ekonomi

Oleh sebab itu, perlu menjadi perhatian pemerintah melalui semangat otonomi daerah adalah mengerakan program pendidikan non formal tersebut, karena UU Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara lugas dan tegas menyebutkan bahwa pendidikan non formal akan terus ditumbuhkembangkan dalam kerangka mewujudkan pendidikan berbasis masyarakat, dan pemerintah ikut bertanggungjawab kelangsungan pendidikan non formal sebagai upaya untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun.

Dalam kerangka perluasan dan pemerataan PLS, secara bertahap dan bergukir akan terus ditingkatkan jangkauan pelayanan serta peran serta masyarakat dan pemerintah daerah untuk menggali dan memanfaatkan seluruh potensi masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan PLS, maka Rencana Strategis baik untuk tingkat propinsi maupun kabupaten kota, adalah :

1. Perluasan pemerataan dan jangkauan pendidikan anak usia dini;
2. Peningkatan pemerataan, jangkauan dan kualitas pelayanan Kejar Paket A setara SD dan B    setara SLTP;
3.Penuntasan buta aksara melalui program Keaksaraan Fungsional;
4.Perluasan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan perempuan (PKUP), Program Pendidikan Orang tua (Parenting);
5.Perluasan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan berkelanjutan melalui program pembinaan kursus, kelompok belajar usaha, magang, beasiswa/kursus; dan
6.Memperkuat dan memandirikan PKBM yang telah melembaga saat ini di berbagai daerah di Riau.

Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, maka program PLS lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, tanpa mengesampingkan aspek akademis. Oleh sebab itu Program PLS mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalitas, produktivitas, dan daya saing dalam merebut peluang pasar dan peluang usaha, maka yang perlu disusun Rencana strategis adalah :

1.Meningkatkan mutu tenaga kependidikan PLS;
2.Meningkatkan mutu sarana dan prasarana dapat memperluas pelayanan PLS, dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil;
3.Meningkatkan pelaksanaan program kendali mutu melalui penetapan standard kompetensi, standard kurikulum untuk kursus;
4.Meningkatkan kemitraan dengan pihak berkepentingan (stakholder) seperti Dudi, asosiasi profesi, lembaga diklat; serta
5.Melaksanakan penelitian kesesuain program PLS dengan kebutuhan masyarakat dan pasar.

Demikian pula kaitan dengan peningkatan kualitas manajemen pendidikan.

Strategi PLS dalam rangka era otonomi daerah, maka rencana strategi yang dilakukan adalah :

1. Meningkatkan peranserta masyarakat dan pemerintah daerah;
2. Pembinaan kelembagaan PLS;
3. Pemanfaatan/pemberdayaan sumber-sumber potensi masyarakat;
4. Mengembangkan sistem komunikasi dan informasi di bidang PLS;
5. Meningkatkan fasilitas di bidang PLS

Semangat Otonomi Daerah PLS memusatkan perhatiannya pada usaha pembelajaran di bidang keterampilan lokal, baik secara sendiri maupun terintegrasi. Diharapkan mereka mampu mengoptimalkan apa yang sudah mereka miliki, sehingga dapat bekerja lebih produktif dan efisien, selanjutnya tidak menutup kemungkinan mereka dapat membuka peluang kerja.

Pendidikan Luar Sekolah menggunakan pembelajaran bermakna, artinya lebih berorientasi dengan pasar, dan hasil pembelajaran dapat dirasakan langsung manfaatnya, baik oleh masyarakat maupun peserta didik itu sendiri..

Di dalam pengembangan Pendidikan Luar Sekolah, yang perlu menjadi perhatian bahwa, dalam usaha memberdayakan masyarakat kiranya dapat membaca dan merebut peluang dari otonomi daerah, pendidikan luar sekolah pada era otonomi daerah sebenarnya diberi kesempatan untuk berbuat, karena mustahil peningkatan dan pemberdayaan masyarakat menjadi beban pendidikan formal saja, akan tetapi pendidikan formal juga memiliki tanggungjawab yang sama. .

Oleh sebab itu sasaran Pendidikan Luar Sekolah lebih memusatkan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan berkelanjutan, dan perempuan.

Selanjutnya Pendidikan Luar Sekolah harus mampu membentuk SDM berdaya saing tinggi, dan sangat ditentukan oleh SDM muda (dini), dan tepatlah Pendidikan Luar sekolah sebagai alternative di dalam peningkatan SDM ke depan.

PLS menjadi tanggungjawab masyarakat dan pemerintah sejalan dengan Pendidikan Berbasis Masyarakat, penyelenggaraan PLS lebih memberdayakan masyarakat sebagai perencana, pelaksanaan serta pengendali, PLS perlu mempertahankan falsafah lebih baik mendengar dari pada didengar, Pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota secara terus menerus ember perhatian terhadap PLS sebagai upaya peningkatan SDM, dan PLS sebagai salah satu solusi terhadap permasalahan masyarakat, terutama anak usia sekolah yang tidak mampu melanjutkan pendidikan, dan anak usia putus sekolah..Semoga. Kirim Pesan ya

ARTIKEL  3

SDM DALAM BIDANG PENDIDIKAN SBG MODAL UTAMA PADA ERA KOMPETISI GLOBAL (http://semangatbelajar.com/tag/sumber-daya-manusia/diakses tgl 15 Feb 2010)

Globalisasi memprasyaratkan persiapan sumber daya manusia yang berkualitas (qualified human resource), tentunya dengan tingkat penguasaan sains dan teknologi yang mumpuni, terutama teknologi komunikasi, dan dengan pembekalan basis moralitas yang tergali dari kearifan tradisi-kultural dan nilai-nilai doktrinal agama yang kuat. Tanpa itu semua, kehadiran bangsa kita yang sudah nyata-nyata berada di tengah pentas kompetisi global, hanya sekedar akan semakin menyengsarakan masyarakat lokal (nasional) dan menempatkan bangsa kita pada wilayah pinggiran (peripheral), hanya menjadi penonton dari hiruk-pikuknya percaturan negara-negara secara global di berbagai dimensi kehidupan. Lebih dari itu, ketidaksiapan bangsa kita dalam mencetak SDM yang berkualitas dan bermoral yang dipersiapkan untuk terlibat dan berkiprah dalam kancah globalisasi, menimbulkan ekses negatif yang tidak sedikit jumlahnya bagi seluruh masyarakat, baik secara politik, ekonomi maupun budaya. Di sinilah, sekali lagi, bahwa pendidikan menjadi agenda prioritas kebangsaan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi untuk diperbaiki seoptimal mungkin.

Pendidikan merupakan bentuk dari investasi jangka panjang (long-term investmen), yaitu dengan mempersiapkan SDM yang berkualitas melalui saluran pendidikan. Artinya, untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas di masa depan, sudah barang tentu masyarakat harus melakukan investasi sebesar-besarnya untuk peningkatan kualitas (proses dan hasil) dunia pendidikan. Untuk berpartisipasi dalam berinvestasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, tentu membutuhkan pengeluaran dana (finance) yang tidak sedikit, sedangkan sebagian besar masyarakat kita, mayoritas masyarakat yang secara ekonomi dalam kategori menengah ke bawah, sehingga tidak memungkinkan untuk diharapkan kontribusinya secara maksimal. Lantas kalau sudah demikian, apa yang paling memungkinkan yang bisa kita perbuat untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa, mencetak SDM yang berkualitas dan memperkuat basis moral dan agama warga negara, terutama generasi mudanya, dalam kondisi yang sangat menyulitkan ini (krisis multidimensional)?

ARTIKEL 4

Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan Luar Sekolah

oleh : Isjoni

http://semangatbelajar.com/tag/sumber-daya-manusia/diakses tanggal 15 Februari 2011

Kita menyadari bahwa SDM kita masih rendah, dan tentunya kita masih punya satu sikap yakni optimis untuk dapat mengangkat SDM tersebut. Salah satu pilar yang tidak mungkin terabaikan adalah melalui pendidikan non formal atau lebih dikenal dengan pendidikan luar sekolah (PLS).

Seperti kita ketahui, bahwa rendahnya SDM kita tidak terlepas dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, terutama pada usia sekolah. Rendahnya kualitas SDM tersebut disebabkan oleh banyak hal, misalnya ketidakmampuan anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sebagai akibat dari kemiskinan yang melilit kehidupan keluarga, atau bisa saja disebabkan oleh oleh angka putus sekolah, hal yang sama disebabkan oleh ember ekonomi

Oleh sebab itu, perlu menjadi perhatian pemerintah melalui semangat otonomi daerah adalah mengerakan program pendidikan non formal tersebut, karena UU Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara lugas dan tegas menyebutkan bahwa pendidikan non formal akan terus ditumbuhkembangkan dalam kerangka mewujudkan pendidikan berbasis masyarakat, dan pemerintah ikut bertanggungjawab kelangsungan pendidikan non formal sebagai upaya untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun.

Dalam kerangka perluasan dan pemerataan PLS, secara bertahap dan bergukir akan terus ditingkatkan jangkauan pelayanan serta peran serta masyarakat dan pemerintah daerah untuk menggali dan memanfaatkan seluruh potensi masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan PLS, maka Rencana Strategis baik untuk tingkat propinsi maupun kabupaten kota, adalah :

  1. Perluasan pemerataan dan jangkauan pendidikan anak usia dini;
  2. Peningkatan pemerataan, jangkauan dan kualitas pelayanan Kejar Paket A setara SD dan B setara SLTP;
  3. Penuntasan buta aksara melalui program Keaksaraan Fungsional;
  4. Perluasan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan perempuan (PKUP), Program Pendidikan Orang tua (Parenting);
  5. Perluasan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan berkelanjutan melalui program pembinaan kursus, kelompok belajar usaha, magang, beasiswa/kursus; dan
  6. Memperkuat dan memandirikan PKBM yang telah melembaga saat ini di berbagai daerah di Riau.

Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, maka program PLS lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, tanpa mengesampingkan aspek akademis. Oleh sebab itu Program PLS mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalitas, produktivitas, dan daya saing dalam merebut peluang pasar dan peluang usaha, maka yang perlu disusun Rencana strategis adalah :

  1. Meningkatkan mutu tenaga kependidikan PLS;
  2. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana dapat memperluas pelayanan PLS, dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil;
  3. Meningkatkan pelaksanaan program kendali mutu melalui penetapan standard kompetensi, standard kurikulum untuk kursus;
  4. Meningkatkan kemitraan dengan pihak berkepentingan (emberlder) seperti Dudi, asosiasi profesi, lembaga diklat; serta
  5. Melaksanakan penelitian kesesuain program PLS dengan kebutuhan masyarakat dan pasar. Demikian pula kaitan dengan peningkatan kualitas manajemen pendidikan.

Strategi PLS dalam rangka era otonomi daerah, maka rencana strategi yang dilakukan adalah :

  1. Meningkatkan peranserta masyarakat dan pemerintah daerah;
  2. Pembinaan kelembagaan PLS;
  3. Pemanfaatan/pemberdayaan sumber-sumber potensi masyarakat;
  4. Mengembangkan sistem komunikasi dan informasi di bidang PLS;
  5. Meningkatkan fasilitas di bidang PLS

Semangat Otonomi Daerah PLS memusatkan perhatiannya pada usaha pembelajaran di bidang keterampilan lokal, baik secara sendiri maupun terintegrasi. Diharapkan mereka mampu mengoptimalkan apa yang sudah mereka miliki, sehingga dapat bekerja lebih produktif dan efisien, selanjutnya tidak menutup kemungkinan mereka dapat membuka peluang kerja.

Pendidikan Luar Sekolah menggunakan pembelajaran bermakna, artinya lebih berorientasi dengan pasar, dan hasil pembelajaran dapat dirasakan langsung manfaatnya, baik oleh masyarakat maupun peserta didik itu sendiri..

Di dalam pengembangan Pendidikan Luar Sekolah, yang perlu menjadi perhatian bahwa, dalam usaha memberdayakan masyarakat kiranya dapat membaca dan merebut peluang dari otonomi daerah, pendidikan luar sekolah pada era otonomi daerah sebenarnya diberi kesempatan untuk berbuat, karena mustahil peningkatan dan pemberdayaan masyarakat menjadi beban pendidikan formal saja, akan tetapi pendidikan formal juga memiliki tanggungjawab yang sama. .

Oleh sebab itu sasaran Pendidikan Luar Sekolah lebih memusatkan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan berkelanjutan, dan perempuan.

Selanjutnya Pendidikan Luar Sekolah harus mampu membentuk SDM berdaya saing tinggi, dan sangat ditentukan oleh SDM muda (dini), dan tepatlah Pendidikan Luar sekolah sebagai alternative di dalam peningkatan SDM ke depan.

PLS menjadi tanggungjawab masyarakat dan pemerintah sejalan dengan Pendidikan Berbasis Masyarakat, penyelenggaraan PLS lebih memberdayakan masyarakat sebagai perencana, pelaksanaan serta pengendali, PLS perlu mempertahankan falsafah lebih baik mendengar dari pada didengar, Pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota secara terus menerus ember perhatian terhadap PLS sebagai upaya peningkatan SDM, dan PLS sebagai salah satu solusi terhadap permasalahan masyarakat, terutama anak usia sekolah yang tidak mampu melanjutkan pendidikan, dan anak usia putus sekolah..Semoga.

ARTIKEL 5

Pendidikan Luar Sekolah Masih Termarjinalkan

(http://bataviase.co.id/node/540442 diakses tanggal 15 Februari 2011

Masyarakat luas maupun kalangan pengambil kebijakan di pemerintahan belum sepenuhnya menyadari bahwa pendidikan luar sekolah (PLS) memiliki fungsi dan peran yang sama dengan pendidikan sekolah informal. Meski masih ter-marginalkan, pendidikan luar sekolah mampu menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, mandiri, dan bahkan mendukung program pemerintah di masyarakat.

Demikian diungkapkan Curu Besar PLS Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Dr. H. Engking Soewarman Hasan., M.Pd., dalam sebuah diskusi terbatas di kampus STKIP Siliwangi Bandung, di Cimahi, Rabu (19/1). Menurut dia, hingga kini berbagai upaya tengah ditempuh untuk mendorong pemerintah sejumlah daerah di .Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta. Kalimantan Timur serta sejumlah daerah di tanah air.

“Sejalan dengan kondisi perekonomian yang semakin sulit, kontribusi lulusan PUS di masyarakat sangat besar sekali, namun di sisi lain keberadaan PLS masih termarginalkan,” ujar Engking, yang juga kini menjabat Direktur Program Pascasarjana STKJP Siliwangi Bandung.

Dikatakan Engking, salah satu kendala pengembangan PLS di berbagai daerah di tanah air adalah adanya paradigma di masyarakat yang masih berorientasi pada pendidikan formal. Hal ini semakin diperkuat dengan pengakuan pemerintah yang kurang memberikan perhatian kepada PLS lewat kebijakan-kebijakan maupun komitmen yang kuat dalam memberdayakan lulusan PLS guna melaksanakan program kemasyarakatan.

Padahal, antara pendidikan sekolah (formal) dan PLS. menurut Engking, keduam.i saling berkesinambungan dalam membentuk sumber daya manusia yang cerdas dan terampil. “Selama ini lewat PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), tempat kursus, pesantren, atau lembaga pendidikan luar sekolah lainnya, berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan dapat diserap,” ujar Engking.

Hal senada dikatakan Prof. Dr. Enceng Mulyana. M.Pd.. ln H. Ade Kusmiadi. M.Pd, dan Dr.

H.T. Effendy Suryana.M.Pd. Mereka berpendapat, animo masyarakat untuk menyekolahkan anak ke sekolah formal hanya untuk mendapatkan ijazah dengan harapan mudah mencari pekerjaan. “Namun, realitasnya banyak anak yang gagal dalam pendidikannya di sekolah atau berhasil lulus sekolah, tetapi tutik diterima bekerja pada suatu perusahaan,” ujar Enceng Mulyana.

Fakta di lapangan, secara na-sii mal enam puluh persen tenaga kerja Indonesia merupakan pekerja yang pendidikan SD-nya tidak tamat Sebagian besar dari mereka hanya menempati posisi karyawan atau buruh biasa, sedangkan untuk Icm-I ats, sebagian besar dikuasai orang asing.

“Minimnya kemampuan sumber daya manusia Iata, karena kualitas pengetahuan dan kemampuannya juga rru.Lili Semua teori memang didapat di bangku sekolah, tetapi praktiknya justru akan didapatkan di luar sekolah melalui pendidikan luar sekolah.” ujar Enceng Mulyana.

Hal ini tidak terlepas dari peran serta pemerintah daerah dalam memenuhi SOM serta kelengkapan sarana dan prasarana. Padahal, dalam ketetapan anggaran yang telah disepakati mulai dari pusat sampai daerah, anggaran untuk pendidikan sebesar dua puluh persen, nyatanya belum tereali

Oleh karena itu. menjadi tugas lembaga akademis dan pemerintah selaku pengambil kebijakan untuk menyosialisasikan keberadaan PLS Upaya lainnya adalah menjadikan PLS maupun pendidikan informal lainnya agar tidak dimarginalkan. (A-7)*

Ringkasan

Masyarakat luas maupun kalangan pengambil kebijakan di pemerintahan belum sepenuhnya menyadari bahwa pendidikan luar sekolah (PLS) memiliki fungsi dan peran yang sama dengan pendidikan sekolah informal. “Sejalan dengan kondisi perekonomian yang semakin sulit, kontribusi lulusan PUS di masyarakat sangat besar sekali, namun di sisi lain keberadaan PLS masih termarginalkan,” ujar Engking, yang juga kini menjabat Direktur Program Pascasarjana STKJP Siliwangi Bandung. Dikatakan Engking, salah satu kendala pengembangan PLS di berbagai daerah di tanah air adalah adanya paradigma di masyarakat yang masih berorientasi pada pendidikan formal. “Minimnya kemampuan sumber daya manusia Iata, karena kualitas pengetahuan dan kemampuannya juga rru.Lili Semua teori memang didapat di bangku sekolah, tetapi praktiknya justru akan didapatkan di luar sekolah melalui pendidikan luar sekolah.”

ARTIKEL 6

Tantangan dan Peluang Masa Depan

(http://www.bit.lipi.go.id/masyarakat-literasi/index.php/minat-baca/74-peran-pendidikan-luar-sekolah-dalam-pembangunan-sdm-dan-pemasyarakatan-budaya-baca?start=4 diakses tanggal 15 Februari 2011)

Dewasa ini kita menyaksikan suatu peristiwa krisis pembangunan. Kapitalisme yang diagungkan selama ini mengalami kejatuhan. Krisis terhadap pembangunan saat ini  pada dasarnya belum berakhir, tetapi mode of domination telah disiapkan, dan dunia memasuki era baru yakni, era globalisasi. Proses globalisasi tentu sangat berkaitan dengan liberalisasi dan desentralisasi. Kekuatan dari globalisasi terletak pada sistem yang uncentralistic. Oleh karena itu tema pembangunan lebih diarahkan pada kebijakan desentralisasi dan otonomi. Tidak terlepas dengan kebijakan pembangunan kita, yaitu otonomi daerah. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah tersebut maka membawa dampak yang sangat banyak bagi daerah. Tantangan dan peluang daerah berkembang secara cepat tentu sangat berat. Apabila dilihat dari tantangan yang dihadapi maka  yang muncul adalah masalah (1) sumber daya manusia, daerah dengan potensi SDM yang masih sangat lemah tidak memungkinkan percepatan pembangunan, gejala eksplorasi SDM tentunya harus segera dilakukan secara maksimal, (2) Ada multipolarisasi potensi sumber daya alam, ada daerah yang kaya, sedang, dan miskin SDA, ini akan menjadikan daerah mempunyai kendala yang berbeda-beda. Bagi daerah yang ”kaya” tentunya tantangannya adalah bagaimana daerah tersebut mengelola secara benar dan maksimal, bagi daerah ”miskin” tantangannya adalah meggali potensi SDM secara maksimal dan membangun jaringan jasa secara luas dan efektif, (3) Perilaku negatif, ada perilaku konsumtif dari masyarakat yang mendukung budaya konsumerisme, dan budaya ini menyuburkan budaya korupsi. Sedangkan peluang yang dapat digali dan dimanfaatkan adalah (1) daerah mempunyai kekuasaan penuh untuk membuat perencanaan dan melaksanakan pembangunan tanpa intervensi dari pemerintah pusat maupun propinsi. Kemandirian daerah secara langsung dapat dipunyai oleh daerah, (2) Keputusan-keputusan strategis mengenai daerahnya dapat dilakukan langsung oleh pejabat pemda dan lembaga dewan, tanpa harus menunggu pesan dari pemerintah pusat, (3) Pembangunan lebih dapat dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakatnya, (4) Kemampuan untuk eksplorasi SDA dan SDM semaksimal mungkin tidak lagi tergantung pada keputusan pemerinah pusat.

Krisis ketidakpercayaan, krisis moral, ekonomi dan politik serta terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang semakin terang-terangan dan sulit diberantas masih berlangsung sampai saat ini, itu semua membawa implikasi ke arah ketidakpastian secara nasional dalam berbagai bidang, sehingga mengakibatkan : (1) meningkatnya jumlah pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK);  (2) meningkatnya angka kemiskinan;  (3) meningkatnya angka putus sekolah;  (4) rendahnya mutu pendidikan;  dan  (5) rendahnya pemerataan pendidikan; serta  (6) meningkatnya remaja yang terkena narkoba, (7) munculnya daerah konflik yang semakin banyak, (8) budaya kekerasan dan pronografi yang semakin terbuka dan bebas, (9) perilaku konsumerisme yang tidak mendukung budaya hemat dan mandiri.
Hal itu menjadi tantangan yang terberat bagi pembangunan masa depan. Pendidikan tidak dapat melepaskan tanggung jawab dari semua permasalahan dan tantangan di atas. Disamping permasalahan dan tantangan yang dihadapi maka ada beberapa peluang yang mungkin dapat dimanfaatkan, (1) perkembangan demokrasi semakin baik, sehingga partisipasi masyarakat akan semakin dapat peran yang labih maksimal, (2) Adanya iklim transparansi pemerintahan, sehingga memberikan peluang untuk koreksi secara total tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, (3) perilaku komunikatif melalui media informasi yang terbuka laus aksesnya, akan memberikan mobilitas yang tinggi terhadap kinerja lembaga, (4) Penataan pemerintahan yang demokratis, memberikan peluang kepercayaan masyarakat akan pemerintahan yang kuat. Oleh karena itu untuk menghadapi tantangan dan peluang tersebut diperlukan strategi khusus, yaitu:

1.  Menciptakan pola-pola baru peningkatan kualitas dan kuantitas ketenagaan dan kelembagaan;

2. Menciptakan jaringan kerjasama (kemitraan) terpadu dengan lembaga non pemerintah, (LSM, private sectors) baik lembaga dalam negeri maupun luar negeri;

3.  Mencari peluang-peluang baru pendanaan terhadap kelembagaan;

4. Menciptakan birokrasi kelembagaan yang efisien, ketat pengawasan, profesional dan tidak lamban.

.Prinsip-prinsip yang penting (the essential principles) dalam pengembangan dan peningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah melalui program yang menarik, produktif, maju dan menguntungkan (attractive, productive, progressive, and profitable).

ARTIKEL 7

PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

http://www.sdnleuwimunding3.sch.id/2009/12/pendekatan-pendekatan-dalam-pendidikan.html diakses tanggal 16 Februari 2011

Arti Pendekatan
Pendekatan adalah : 1. Sebuah cara yang telah diatur dalam berfikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud.
2. Sesuatu cara kerja untuk memudahkan pendidik atau fasilitator agar peserta didik atau warga belajar ingin belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Tujuan Pendekatan
Pendekatan-pendekatan pendidikan luar sekolah dimaksudkan agar pelaksanaan program pendidikan tersebut dapat memenuhi sasaran dan harapan yang telah ditentukan sehingga hasil yang dicapai dapat bermanfaat untuk semua pihak. Pendekatan-pendekatan yang dimaksudkan diatas terdiri dari :
1. Pendekatan ditinjau dari segi sasaran.
Pendekatan mentalistik Ø
“suatu usaha pendekatan terhadap anak didik dalam rangka mempengaruhi dan mengubah sikap dan tingkah lakunya dengan cara mempengaruhi secara langsung mental anak didik yang bersangkutan”
Pendekatan Ø kondisional.
“suatu pendekatan dengan cara mengubah kondisi dan situasi di sekitar anak didik yang bersangkutan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap penghayatannya.
1. Pendekatan ditinjau dari segi pelaksanaan.
Ada beberapa cara yang digunakan dalam pendekatan ini merupakan cara untuk mengajak masyarakat/warga belajar atau cara mempengaruhi sikap mental masyarakat.
a. Cara pendekatan memaksa (force).
Cara pendekatan ini dilaksanakan dengan memaksakan kehendaknya, rencananya kepada masayarakat/warga belasajr dan warga belajar harus menerimanya.
a. Cara pendekatan menyesuaikan (persuasion)
Cara ini dilaksanakan dengan penyediaan alat perlengkapan tertentu seperti film penerangan, siaran radio yang mengenai rencana-rencana, cara-cara serta pelaksanaannya dan ditujukan kepada masyarakat.
a. Cara pendekatan mendorong.
Cara pendekatan ini ditempuh dengan jalan mendorong, merangsang masyarakat/ warga belajar agar inisiatifnya timbul dan kemudian dengan sukarela fasilitator melaksanakan programnya kepada warga belajar/ siswa.
c. Pendekatan Pembelajaran.
Atas dasar pendekatan ini Hoxeng (1973), Srinivasan (1977) dan pakar pendidikan lainnya menggolongkan program-program pendidikan luar sekolah ke dalam empat kategori yaitu pendekatan yang berpusat pada isi program (content-contered approach), Pendekatan yang diarahkan pada pemecahan masalah (problem-focased approach,. Pendekatan kesadaran (the conscientization approach), dan pendekatan pengembangan sumber daya manusia dan perencanaan kreatif (human development and creative planning approach). (Liesen. 1985).
Pendekatan pertama, content-centered approach, biasanya digunakan oleh para ahli dalam menyusun dan menggunakan isi program pendidikan luar sekolah untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan dan sikap baru dalam bidang tertentu dan untuk membantu peserta didik agar mereka dapat mengadopsi hal-hal baru tersebut. Keluarga berencana, perbaikan gizi, dan program pertanian adalah contoh-contoh yang termasuk ke dalam pendekatan ini. Isi program yang bertujuan agar peserta didik mengadopsi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dirinci menjadi unit-unit pesan yang akan disampaikan kepada peserta didik melalui berbagai kegiatan belajar seperti ceramah, diskusi, bimbingan individu, demonstrasi, dan media persuasi ini yang terdiri atas flip chart, poster, buku komik, drama, dan film dokumenter.
Teknik belajar-membelajarkan dengan pendekatan partisipatif digunakan untuk memotivasi peserta didik. Sumber belajar berperan untuk membantu peserta didik agar mereka secara bersama-sama dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar dan tingkat kemampuan yang mereka miliki, memilih isi program, merencanakan tahapan kegiatan belajar, dan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan belajar.
Kategori kedua, problem-focused approach, mempunyai tujuan ganda. Pertama ialah untuk membantu peserta didik dalam meningkatkan keterampilan dalam membuat generalisasi untuk memecahkan masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Kedua, untuk membantu peserta didik agar mereka mampu menghimpun dan menggunakan informasi yang tepat dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, penggunaan “khit-pen” (berfikir analitik) di Thailand adalah prinsip yang diangkat dari agama Budha untuk memilih jalan yang tepat dalam mengatasi masalah yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat.
Kategori ketiga, the conscientization approach, mengarahkan pendekatan kegiatan membelajarkan untuk menyadarkan peserta didik terhadap isu ketidakseimbangan dalam masyarakat. Kesenjangan kehidupan ini ditandai dengan adanya kelompok masyarakat miskin sebgai akibat pemerasan yang dilakukan oleh pihak tertentu dimasyarakat. Melalui kegiatan belajar penyadaran atau conscientization, sebagai mana dikemukakan oleh Paulo Freire, maka orang-orang miskin yang hidupnya tertekan menjadi sadar terhadap keadaan dirinya dan dapat menggunakan potensi dirinya untuk melepaskan diri dari cengkraman kemiskinan dan perasaan hidup tertekan.
Metode dan teknik penyadaran disusun untuk membantu peserta didik agar mereka menganalisis kenyataan secara kritis melakukan dialog dan praksis. Praksis ialah kegiatan belajar yang dilakukan oleh warga masyarakat dengan tindakan merefleksikan keadaan, melakukan upaya untuk merubah keadaan, dan mengadakan refleksi kembali terhadap proses dan hasil upaya perubahan itu. Bahan belajar, yang digunakan untuk merangsang dialog, terdiri atas gambar-gambar yang memuat tema-tema pokok yang diangkat dari persepsi peserta didik terhadap kehidupan nyata.
Kategori keempat, human development and creative planning approach, diarahkan untuk mengembangkan kreatifitas dan kemampuan merencanakan yang terdapat pada diri peserta didik sehingga mereka dapat berfungsi lebih dinamis dan efektif dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan kepoloporan perubahan dengan harga minya bumi di Indonesia dan lain-lain. Pendekatan broad-field cenderung menganut idealisme, akan tetapi banyak mengandung unsur-unsur realisme.
b. Pendekatan Kurikulum Inti (Core Curriculum)
kurikulum ini banyak persamaannya dengan broad-field, karena juga menggabungkan berbagai disiplin ilmu. Kurikulum diberikan berdasarkan suatu masalah social atau personal. Untuk memecahkan masalah itu digunakan bahan dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan masalah itu.
Kurikulum berusaha untuk menghilangkan tembok pemisah yang tak wajar antara berbagai disiplin ilmu agar siswa dapat menerapkan secara fungsional pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya dari berbagai disiplin ilmu guna memecahkan masalah social personal masa kini.
c. Pendekatan Kurikulum Inti di Perguruan Tinggi
istilah inti (core) juga dipergunakan dalam kurikulum perguruan tinggi. Dengan “core”dimaksud pengetahuan inti yang pokok yang diambil dari semua disiplin ilmu yang dianggap esensial mengenai kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang dianggap layak dimiliki oleh setiap orang terdidik dan terpelajar. Pengetahuan umum ini layak dimiliki setiap mahasisa terlepas dari jurusan yang dipilihnya.
d. Pendekatan Kurikulum Fusi.
Kurikulum ini men-fusi-kan atau menyatukan dua (atau lebih) disiplin tradisional menjadi bidang studi baru, misalnya :
Geografi + Geologi + Botani + Arkeologi menjadi Earth Sciences.
Biologi + Fisika = Biofisika.
Semua pendekatan interdisipliner mempunyai tujuan yang sama, yakni agar mengajar-belajar lebih relevan dan bermakna serta lebih mudah dipahami dalam konteks kehidupan kita.
3. Pendekatan Rekontruksionisme
Pendektan ini juga disebut Rekontruksi Sosial karena memfokuskan kurikulum pada masalah-masalah penting yang dihadapi dalam masyarakat, seperti polusi, ledakan penduduk, rasialisme, dan lain-lain.
Dalam gerakan rekontruksionisme terdapat dua kelompok utama yang sangat berbeda pandangan tentang kurikulum, yakni :
a. Rekontruksionisme Koservatif, Aliran ini menginginkan agar pendidikan ditujukan kepada peningkatan mutu kehidupan individu maupun masyarakat dengan mencari penyelesaian masalah-masalah yang paling mendesak yang dihadapi masyarakat. Masalah-masalah dapat bersifat local dan dapat dibicarakan di SD, ada pula yang bersifat daerah, nasional, regional, dan internasional bagi pelajar SD dan Perguruan Tinggi. Dalam PBM-nya metode problem solving memegang peranan utama dengan menggunakan bahan dari berbagai disiplin ilmu. Peranan guru ialah sebagai orang yang menganjurkan perubahan (agent of change) mendorong siswa menjadi partisipan aktif dalam proses perbaikan masyarakat. Pendekatan kurikulum ini konsisten dengan falsafah pragmatisme.
b. Rekontruksionisme Radikal, pendektan ini berpendapat bahwa bnyak Negara mengadakan pembangunan dengan merugikan rakyat kecil yang miskin yang merupakan mayoritas masyarakat. Elite yang berkuasa mengadakan tekanan terhadap masa yang tak berdaya melalui system pendidikan yang diatur demi tujuan itu. Golongan radikal ini menganjurkan agar pendidikan formal maupun pendidikan non formal mengabdikan diri demi tercapinya orde social baru berdasarkan pembagian kekuasaan dan kekayaan yang lebih adil dan merata. Mereka berpendapat bahwa kurikulum yang sekedar mencari pemecahan masalah social tidak memadai masa social justru merupakan indicator adanya masalah lain yang lebih mendalam mengenai struktur social baru. Mereka berpendapat bahwa sekolah yang dikembangkan Negara bersifat opresif dan tidak humanistic serta digunakan sebagai alat golongan elit untuk mempertahankan status quo.
Untuk pendirian saling bertentangan ini, baik yang konservatif maupun yang radikal mempunyai unsur kesamaan. Masing-masing berpendirian bahwa misi sekolah, ialah untuk mengubah dan memperbaiki masyarakat. Pemberdayaan terletak pada definisi atau tafsiran tentang “perbaikan” dan cara pendektan terhadap masalah itu. Golongan konservatif bekerja dalam rangka struktur yang ada untuk memperbaiki kualitas hidup.
Mereka berasumsi bahwa masalah-masalah social adalah hasil ciptaan manusia dan karena itu dapat diatasi oleh manusia. Sebaliknya golongan radikal ingin merombak tata social yang ada dan menciptakan tata social yang baru sama sekali untuk memperbaiki system lebih efektif.
4. Pendekatan Pembangunan Nasional
Hingga batas tertentu kurikulum ini terdapat di semua sekolah. Pendektan ini mengandung tiga unsur :
a. Pendidikan kewarganegaraan.
b. Pendidikan sebagai alat pembangunan nasional.
c. Pendidikan keterampilan.
(1). Pendidikan kewarganegaraan, berorientasi pada system politik Negara yang menentukan peranan, hak, dan kewajiban tiap warga negara. Peranan pendidikan ialah mempersiapkan siswa agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk disumbangkan kepada kesejahteraan umum sebagai warga negara. Kewarganegaraan mengajarkan berbagai keterampilan seperti kepemimpinan, berfikir kritis, pemecahan masalah, dan sebagainya serta sikap yang dituntutdari tiap warga negara yang baik.
(2). Pendidikan Pembangunan Nasional, tujuan pendidikan ini ialah mempersiapkan tenaga kerja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Untuk itu harus diadakan proyeksi kebutuhan tenaga yang cermat. System pendidikan diatur sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan tenaga kerja menurut spesifikasi rupa yang telah diproyeksikan dalam batas kemampuan keuangan negara.
(3).Pendidikan Keterampilan Untuk Kehidupan Praktis, keterampilan yang diperlukan bagi kehidupan sehari-hari dapat dibagi dalam beberapa kategori yang tidak hanya bercorak keterampilan akan tetapi juga mengandung aspek pengetahuan dan sikap, yakni:
• Keterampilan untuk mencari nafkah dan rangka system ekonomi suatu negara.
• Keterampilan untuk mengembangkan masyarakat.
• Keterampilan untuk menyumbangkan kepada kesejahteraan umum.
DAFTAR PUSTAKA
H.D. Sudjana. SP. M.Ed. Ph.d. 1991. Pendidikan Luar Sekolah. Bandung: Nusantara Press.
Dr. Hamalik, Oemar. 1994. Kurikulum dan Pembelajaran. Bandung: Bumli Aksara.
H.D. Sudjana. SP. M.Ed. Ph.d. 1993. Metode dan Teknik Pembelajaran Dalam Pendidikan Luar Sekolah. Bandung: Nusantara Press.
Faisal, Sanapiah. 1981. Pendidikan Luar Sekolah di dalam Sistem Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat. Surabaya: CV. Usaha Nasional.
Trisnamansyah, Sutaryat. 1986. Pendidikan Luar Sekolah “Universitas Terbuka”. Jakarta: Karunia.

ARTIKEL 8

PERENCANAAN PENDIDIKAN DALAM KONTEKS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau lebih dikenal dengan Otonomi Daerah, merupakan suatu peluang emas bagi daerah untuk mengelola sumber daya-sumber daya yang dimilikinya baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Pengelolaan sumber daya-sumber daya tersebut juga harus profesional dan akuntabel di samping untuk kesejahteraan masyarakat juga menjawab tantangan globalisasi yang melanda seluruh masyarakat, bangsa dan negara di dunia ini. Globalisasi menuntut daya saing yang pada hakekatnya kualitas seluruh produk atau jasa. Oleh karena itu tentunya diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas pula, yaitu sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang cukup untuk menggerakan seluruh sumber daya wilayah yang ada (Nachroni dan Suhandojo dalam Muchdie, 2001).
Peran SDM berkualitas sangat strategis dalam pembangunan / pengembangan wilayah, di samping sebagai subyek sekaligus obyek dari pembangunan / pengembangan wilayah tersebut. SDM berkualitas merupakan faktor yang menentukan maju tidaknya suatu daerah (Sinar Pagi, 17 – 23 Januari 2007), karena dibekali dengan pengetahuan dan menurut Nonaka (dalam Winardi, 2005 : 12) bahwa :
Satu-satunya sumber yang dapat diandalkan bagi tercapainya keunggulan kompetitif yaitu pengetahuan.
Dalam konteks SDM berkualitas, kebijakan pembangunan nasional bidang kependudukan tidak terpisahkan dengan kebijakan pembangunan bidang pendidikan. Pada hakekatnya SDM adalah penduduk dan untuk mencapai SDM berkualitas melalui proses pendidikan. Pembangunan kependudukan dihadapkan pada tantangan yang makin berat, baik dalam hal jumlah, kualitas, maupun persebarannya. Jawa Tengah diproyeksikan mencapai 32,45 juta jiwa pada tahun 2010 (Suara Merdeka, 13 – 3 – 2007). Jumlah penduduk yang relatif besar seharusnya bisa sebagai asset pembangunan tetapi karena tidak diimbangi dengan kualitas dapat menjadi sebaliknya, yaitu beban pembangunan.


This entry was posted in Materi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s